Jakarta (SIB)
Para petani kopi dan berbagai komoditas hasil bumi andalan ekspor asal Provinsi Lampung perlu mendapatkan perlindungan menghadapi dampak buruk krisis ekonomi global yang berkemungkinan segera berimbas ke Lampung, terutama menurunkan harga komoditas ekspor dan penurunan pembelian untuk ekspor ke sejumlah negara tujuan komoditas pertanian dan perkebunan asal Lampung itu.
Johan Sulaiman, anggota DPRD Lampung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), di Bandarlampung, Selasa, mengingatkan para petani dan pekebun kopi, kakao, coklat dan komoditas perkebunan dan pertanian lainnya di daerah itu, dipastikan akan terkena dampak krisis global yang terjadi saat ini.
Karena itu mereka perlu mendapatkan perlindungan yang memadai dari pemda dan dinas teknis terkait, sehingga tidak merugi dan terpuruk.
Menurut Johan, selain para petani dan pekebun, perlindungan dari dampak krisis global itu juga harus dilakukan terhadap sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Lampung umumnya.
Jangan sampai para petani, pekebun dan peternak serta nelayan dan pengusaha di sektor itu di daerah Lampung tidak mendapatkan dukungan perlindungan dari pemerintah sebagaimana mestinya. Padahal mereka selama ini menjadi andalan dan tulang punggung ekspor serta penopang utama ekonomi Lampung.
Beberapa anggota DPRD Lampung dari Fraksi PAN, Partai Golkar, PBR, Partai Demokrat, dan PDIP juga minta pemda Lampung segera menyikapi dan mengantisipasi kemungkinan dampak krisis global menerpa petani, pekebun, dan nelayan serta masyarakat di daerahnya.
Fraksi Partai Golkar melalui Rita Kamaludin bahkan secara detail menguraikan potensi sektor pertanian dan perkebunan di Lampung yang sangat tinggi, diharapkan tidak menjadi terpuruk akibat krisis global itu.
Pemda Lampung diingatkan untuk segera mengambil langkah pengamanan dan antisipasi secara nyata untuk mengatasi kemungkinan krisis itu.
“Sumberdaya alam sektor pertanian dan perkebunan serta perikanan di Lampung berpotensi sangat besar, harus benar-benar diselamatkan dan potensi sumberdaya manusia petaninya juga harus dioptimalkan agar kritis tidak berakibat buruk bagi pembangunan dan masyarakat daerah Lampung ini,” kata Rita pula.
Harapan serupa diungkapkan anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat Yudi Carlo, Fraksi PDIP Nyoman Darmandi, Fraksi PAN Kristianti, dan beberapa fraksi di DPRD Lampung lainnya, termasuk mengingatkan agar pemda dan jajarannya menerapkan penghematan anggaran dan optimalisasi penggunaannya serta mencegah biaya tinggi maupun pungutan yang tidak diperlukan. (Ant/m)diambil dari www.hariansib.com
